oleh

Bernadus Benu : Belum Bisa Ambil Kesimpulan

TEROPONGNTT, KUPANG  — Tim pemeriksa yang dibentuk Pemerintah Kota Kupang untuk menginvestigasi dan menelusuri kasus pengancaman Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man oleh oknum aparatur sipil Negara (ASN), masih terus bekerja. Karena itu, hingga saat ini belum diperoleh kesimpulan mengenai siapa yang bersalah dalam kasus tersebut.

Demikian dikatakan Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu kepada wartawan saat ditemui di kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (14/11/2017). Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu bersama jajaran pemerintah Kota Kupang berada di DPRD Kota Kupang dalam rangka mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan lembaga dewan terkait kasus pengancaman Wakil Walikota Kupang, dr Hermanus Man.

“Dalam proses, beelum bisa diambil kesimpulan,” kata Sekda Kota Kupang, Bernadus Benu.

Menurut Bernadus Benu, sejumlah pihak sudah diperiksa oleh tim pemeriksa yang dibentuk Pemkot Kupang. Hanya saja, pemeriksaan belum selesai karena masih ada beberapa orang yang harus diperiksa lagi atau diambil keterangan.

“Kita berharap minggu ini sudah selesai. Setelah semua proses pemeriksaan selesai baru bisa kita ambil kesimpulan dan kita laporkan kepada Walikota dan Wakil Walikota Kupang sebagai pembina ASN di daerah,” kata Bernadus Benu.

Bernadus Benu menegaskan, kasus pengancaman terhadap Wakil Walikota Kupang oleh oknum ASN merupakan kasus serius karena mendapat perhatian luas dari masyarakat dan Walikota Kupang serta lembaga dewan.

“Ini kejadian serius,” kata Bernadus Benu.

Pada Selasa (14/11/2017), DPRD Kota Kupang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, guna membahas kasus pengancaman Wakil Walikota Kupang, dr Hermanus Man oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) yang kini viral di media social dan menuai banyak sorotan. Hanya saja, RDP DPRD Kota Kupang kembali diskors karena Walikota dan Wakil Walikota Kupang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Meski rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang. Yezkiel Loudoe akhirnya diskors, namun RDP DPRD Kota Kupang ini sempat alot. Pasalnya, para anggota dewan berbeda pendapat tentang procedural dan mekanisme rapat dengar pendapat, bahkan mendesak Sekretaris DPRD Kota Kupang untuk membacakan tatib DPRD Kota Kupang tentang rapat dengar pendapat (RDP). (max)

Komentar