oleh

Dian E. W. Johanis Menang Lagi di Tingkat Banding PT.TUN Surabaya

-Hukrim-283 views

TEROPONGNTT, KUPANG – Putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya nomor 193/B/2021/PT.TUN.SBY dalam perkara gugatan Dian E. W. Johanis terhadap tergugat Direktur Politeknik Negeri (Poltek) Kupang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang nomor 50/G/2020/PTUN-KPG. Itu berarti, Dian E. W. Johanis sebagai penggugat menang lagi di tingkat banding PT.TUN Surabaya.

Kepada wartawan Teropong-ntt.com, Dian E.W Johanis menjelaskan, putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya nomor 193/B/2021/PT.TUN.SBY sudah dimuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat dilihat dalam website https://putusan3.mahkamahagung.go

Seperti termuat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Putusan PT. TUN Surabaya nomor 193/B/2021/PT.TUN.SBY dibacakan tanggal 12 Oktober 2021. Majelis hakim yang menyidangkan perkaran banding ini dipimpin Slamet Suparjoto sebagai hakim ketua, dan sebagai hakim anggota adalah H. Achmad Hari Arwoko dan H. Ilmah Lubis.

Dalam amar putusannya majelis hakim PT.TUN Surabaya menyatakan, menguatkan putusan PTUN Kupang nomor 50/G/2020/PTUN-KPG tanggal 15 April 2021 yang dimohonkan banding. Selain itu, majelis hakim PT.TUN Surabaya menghukum tergugat / pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

“Putusan PTUN Kupang dan putusan banding PT.TUN Surabaya sudah saya serahkan file-nya ke Direktur Politeknik Negeri Kupang. Hanya eksekusi putusannya yang belum dilakukan Direktur Politeknik Negeri Kupang,” kata Dian E.W Johanis ketika ditemui di kantor Sinode GMIT Kupang, Kamis (10/2/2022).

Menurut Dian E.W Johanis, gugatan di PTUN Kupang berawal ketika Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Penggantian dirinya dari jabatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, rertanggal 3 September 2020. Dimana keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang (PNK).

Karena itu, kata Dian E.W Johanis, pihaknya yang diwakili kuasa hukum, Lesly Anderson Lay, S. H,  menggugat keputusan Direktur PNK tersebut di PTUN Kupang. Hasilnya, dalam putusan PTUN Kupang nomor 50/G/2020/PTUN-KPG, majelis hakim PTUN Kupang memutuskan mengabutkan gugatan penggugat Dian E.W Johanis dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur PNK Kupang nomor 68 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Penggantian Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atas nama Dian E.W Johanis bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang  dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

“PTUN Kupang juga memerintahkan Direktur Politeknik Negeri Kupang (PNK) untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan saya selaku penggugat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang atau setidak-tidaknya pada jebatan dan kedudukan yang setingkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya sampai saat ini putusan pengadilan itu belum dieksekusi,” kata Dian E.W Johanis.

(max)

 

Komentar