TEROPONGNTT, KUPANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang secara khusus menggelar Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah. Pelatihan ini diikuti 400 lebih peserta yang terdiri dari para lurah, perwakilan RT/RW dan relawan, serta perwakilan instansi/dinas terkait dan lembaga pendidikan.
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana bagi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah lingkup Kota Kupang ini digelar selama dua hari di Hotel Neo Kupang, mulai Kamis 5 September 2024. Kegiatan pelatihan juga menghadikan Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provini NTT, Kornelis Wadu, sebagai salah satu pemateri.
Selain Kalak BPBD Provini NTT, Kornelis Wadu, juga tampil sebagai pemateri dalam pelatihan yakni Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana NTT yang juga Akademisi Undana, Norman Riwu Kaho, serta Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Elsje W. A. Sjioen, S.Sos, M.Si.
Dalam kesempatan ini, Kalak BPBD Provini NTT, Kornelis Wadu mengatakan, bencana diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya. Dan hampir semua wilayah di NTT termasuk di Kota Kupang memiliki potensi bagi terjadinya bencana, sehingga perlu ada yang namanya upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
Dikatakan Kornelis Wadu, menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Sementara berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kata Kornelis Wadu, mitigasi bencana merupakan suatu upaya pencegahan atau upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Karena itulah, kata Kornelis Wadu, masyarakat dan aparatur pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan serta WT/RW dan masyarakat, perlu diberi pengetahuan mengenai upaya pencegahan dan mitigasi bencana, termasuk melalui kegiatan pelatihan. Sehingga semua memahami bagaimana cara menghadapi dan mengurangi atau meminimalisir resiko bencana yang timbul.
Hal yang sama disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Elsje W. A. Sjioen, S.Sos, M.Si. Pada kesempatan ini, Elsje W. A. Sjioen menjelaskan tentang jenis-jenis bencana serta upaya penyegahan dan mitigasi bencana yang perlu dilakukan di Kota Kupang sesuai kondisi alam dan potensi bencana yang dimiliki Kota Kupang.
Menurut Elsje W. A. Sjioen, bencana dapat disebabkan bahaya Geologis, bahaya Hidrometeorologi, bahaya Bologis, bahaya klimatologis dan lainnya. Contoh bahaya Geologis adalah gempa bumi (baik gempa vulkanik maupun gempa tektonik), contoh bahaya biologis seperti wabah penyakit, bahaya klimatologis dan lainnya seperti banjir dan tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan badai.
Dan untuk menghadapi hal ini, pemerintah Kota Kupang melalui BPBD terus mensosialisasikan upaya pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat dan aparatur, termasuk melalui kegiatan pelatihan ini. Pemerintah melalui BPBD Kota Kupang juga membentu relawan bencana kelurahan, serta KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) sebagai metode mengubah perilaku sasaran melalui penyebarluasan informasi, motivasi, dan edukasi tentang upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
Sementara Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana NTT yang juga Akademisi Undana, Norman Riwu Kaho, menjelaskan secara lebih rinci tentang potensi dan jenis-jenis bencana, serta upaya mitigasi bencana yang mesti dilakukan. Termasuk bagaimana memberi penanganan yang tepat kepada korban bencana.
Dikatakan Norman Riwu Kaho, pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk menghindari dan mengurangi resiko bencana. Karena seriap peristiwa dapat disebut bencana jika menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa.
Sebagai contoh, kata Norman Riwu Kaho, jika terjadi tanah longsong tetapi tidak menimbukan kerusakan harta benda dan mengakibatkan korban jiwa, maka kejadian tanah longsor tidak disebut sebagai bencana. Namun bila peristiwa tanah longsor menimbulkan banyak korban jiwa dan korban harta benda, maka itu baru disebut bencana.
Contoh lainnya, kata Norman Riwu Kaho, adalah peristiwa Badai Seroja yang memporak-porandakan Sebagian wilayah Provinsi NTT mulai dari Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Pulau Timor, hingga Kabupaten Rote Ndao dan Sabu-Raijua. Badai Seroja menjadi bencana karena menimbukan banyak korban jiwa dan harta benda.
Karena itu, katanya, Upaya pencegahan dan mitigasi bencana menjadi penting diketahui dan dilakukan masyarakat secara luas. Sebagai contoh, agar terhindar dari tanah longsor maka pemukiman warga harus dibangun di daerah yang tidak atau jauh dari daerah rawan longsor. Begitu pula, masyarakat harus memiliki konstrukti bangunan yang lebih kokoh agar tidak mudah roboh atau rusak ketika badai datang.
Untuk melengkapi pengetahuan peserta tentang pencegahan dan mitigasi bencana, di akhir kegiatan pelatihan juga dilakukan Simulasi Penanganan Korban Bencana, sehingga para korban bisa diselamatkan. Simulasi ini penting agar para peserta tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi bisa mempraktekannya apa yang harus dilakukan ketika bencana datang dan setelah bencana terjadi.
Yang pada akhirnya diperoleh kesimpulan, bahwa upaya pencegahan dan mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan dengan kesadaran bersama. Bukan Cuma menjadi tanggung jawab pemerintah dan relawan bencana, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
(max)
Comment