Oleh : David Sir, S.Sos.,M.Hum (Pekerja Media, Tinggal di Kelurahan Oepura Kupang)
TEROPONGNTT, KUPANG — Iklim persaingan yang semakin tinggi membuat para aktor politik mudah sekali terjebak dalam pragmatisme politik. Dalam buku “Mengelola Partai Politik” yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Firmanzah,Ph.D, mendefinisikan pragmatisme politik sebagai “orientasi jangka pendek dari para aktor politik untuk dapat memenangkan persaingan politik.” Seringkali orientasi jangka pendek ini membawa para aktor kearah sikap yang lebih mementingkan tujuan untuk ‘berkuasa’ketimbang apa saja yang akan dilakukan setelah berkuasa. Inilah sikap yang menjadikan berkuasa sebagai tujuan akhir dan bukannya melakukan pembaharuan kebijakan public sebagai hasil dari berkuasa itu. Hal ini mengusung implikasi ditabraknya etika, moralitas, aturan main, janji politik dan ideologi partai hanya untuk mengamankan posisi politik mereka.
Tentunya sikap pragmatisme polititk yang bertujuan jangka pendek ini sebaiknya ditinggalkan oleh partai politik manapun. Tidak jarang, karenanya, kepentingan partai dan golongan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang penting terpilih atau yang penting partai menang. Prinsip seperti ini membuat kepentingan yang lebih luas niscaya terabaikan. Terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik pragmatisme politik. Uraian dibawah ini mencoba menjelaskan fenomena pragmatisme politik yang sekarang ini berkembang.
Politik sebagai media kekuasaan
Dalam pragmatisme politik yang menjadi penting adalah kekuasaan. Sehingga partisipasi politik hanya manifestasi dari keinginan untuk berkuasa. Padahal, dalam pengertian idealnya, berkuasa hanyalah media antara yang menjadi sarana untuk dapat menciptakan tatanan masyarakat ideal, sesuai dengan nilai dan faham yang dianut oleh suatu partai politik. Karena dorongan berkuasa yang begitu kuat, ‘kekuasaan’ menjadi tujuan akhir dari berpolitik. Mereka yang masih belum memenangkan pemilu akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat meraih kekuasaan. Sebaliknya, mereka yang sedang berkuasa akan mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan. Demi tujuan berkuasa ini, kalau perlu mereka bahkan bisa ‘menggadaikan’ ideologi partai melalui pembangunan koalisi dengan partai lain yang jelas-jelas menganut ideologi bersebarangan.
Dunia politik sarat dengan diskursus tentang bagaimana berkuasa, sekaligus mengabaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat. Yang menjadi masalah, dari situasi seringkali dihasilkan pemecahan masalah kemasyarakatan yang tidak populis. Demi tujuan berkuasa dengan mengabaikan kepentingan yang lebih umum dan kekhawatiran bahwa suatu solusi akan dipolitisasi akhirnya membuat banyak actor politik enggan berbuat sesuatu. Padahal berpolitik yang sesungguhnya berarti mengambil keputusan. Dan, padahal lagi, pada setiap keputusan pasti ada pihak-pihak yang akan dirugikan. Namun, karena ketakutan yang berlebihan untuk mengambil risiko, partai politik yang berkuasa cenderung untuk menghindari solusi yang dapat membahayakan posisi kekuasaan mereka. Apalagi, kalau isu politik ini dapat dipolitisasi oleh oposisi.
Politik dan budaya shortcut
Budaya shortcut (jalan pintas) bagi rakyat Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Kuntjoroningrat, misalnya, telah menyebut bahwa karakter dasar manusia Indonesia adalah budaya ,nrabas’ atau jalan pintas. Dunia politik dewasa ini sangat diwarnai oleh budaya jalan pintas ini. Semangat jalan pintas nyaris merasuki setiap aktivitas politik, mulai dari rekrutmen anggota, pencalonan wakil partai, memenangkan pemilu, bahkan sampai melanggar aturan yang ditentukan oleh panitia pengawas pemilu. Seperti diungkapkan di atas, berpolitik merupakan cara singkat untuk berkuasa, kalau bukannya malahan sekadar untuk memperkaya diri sendiri.
Budaya jalan pintas seringkali dilakukan dengan memperpendek proses dan prosedur yang telah ditetapkan, kalau tidak malahan dilanggarnya untuk mencapai suatu tujuan akhir. Misalnya, ketika popularitas dianggap penting, partai-partai politik cenderung untuk mencari individu yang memiliki latar belakang artis. Meskipun si individu tidak memiliki latar belakang yang mumpuni, ketika ia dilihat dapat menarik massa, maka hal ini dianggap sebagai alas an yang cukup untuk menjadikannya calon yang akan ditawarkan oleh partai politik bersangkutan. Bukan latar belakang artis yang bermasalah di sini, tetapi ketika dijatuhkannya pilihan atas diri artis tersebut hanya didasarkan pada ‘keartisannya’ dan tidak disertai dengan pilihan akan kemampuan politiknya. Asalkan tenar dan dapat menyedot perhatian public sebesar-besarnya sudah dianggap cukup. Atau bahkan sebagai prasyarat utamanya. Itulah masalahnya. Hal ini bukan berarti kalau artis tidak dapat berpolitik. Yang dimaksud dalam hal ini adalah penguasaan dan pemahaman berpolitik perlu dilihat selain hanya sisi keartisannya saja.
Politik dan Kapitalis
Setelah runtuhnya Blok Soviet dan Tembok Berlin, kapitalisme menjadi satu-satunya faham yang dominan dewasa ini. Meskipun bayang-bayang sosialisme dan komunisme masih ada, belum cukup energinya untuk menjadi faham alternatif yang memadai di dunia dewasa ini. Kenyataan ini mengakibatkan dunia politik yang sangat dipengaruhi oleh kapitalis pula. Dan dalam era kapitalis, rasionalitas, ekonomi menjadi sangat penting. Semuanya diukur oleh analisis untung-rugi ala ekonomi. Berpolitik juga dihinggapi oleh semangat ini. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung-rugi. Ekspektasi dari tindakan berpolitik adalah bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan Ketika mereka terpilih melebihi biaya yang dikeluarkan untuk dapat terpilih.
Semangat macam inilah yang mewarnai perpolitikan di zaman ini. Untuk menjadi gubernur, katakanlah, seorang calon berani mengeluarkan biaya yang besar sekali. Kalau perlu mendapatkan dukungan dari banyak partai. Apakah pertimbangannya yang utama? Jawaban warung kopi yang rasional adalah bahwa setelah menjadi gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa itu, akan bisa ditebus. Semangat macam inilah yang mewarnai kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Segalanya diperhitungkan secara ekonomis. Berapapun biaya untuk bisa menjadi bupati, pegawai, polisi, tentara, DPR dan gubernur tidak masalah, yang penting jadi dulu. Setelah jadi, modal harus kembali. Akibatnya, negeri kita menjadi salah satu negara yang paling korup.
Masuknya nilai-nilai kapitalis ini dalam dunia politik jelas akan merusak dan mereduksi makna berpolitik itu sendiri. Berpolitik yang tadinya dilakukan untuk dapat menyelesaikan pertikaian kepentingan, akan lebih dilihat sebagai ajang mencari keuntungan material. Para aktor politik menjadikan kalkulasi untung-rugi di atas segala-galanya. Soalnya, mereka sadar bahwa berpolitik membutuhkan biaya. Akan halnya investasi, biaya yang mereka keluarkan harus memiliki ‘return’ yang lebih tinggi dari investasi. Kalau mau dikatakan kasarnya, untung.
Politik dan materialisme
Implikasi dari kapitalisme adalah materialisme politik. Semua elemen yang terlibat dalam urusan politik memandang penting materialisme. Segalanya harus dapat dimaterialkan dan dijadikan objek. Hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Baik pemilih maupun kontestan sama-sama menekankan aspek material. Pemilih di Indonesia misalnya, sangat tidak peduli terhadap hal-hal yang berbau abstrak ideologis dan program kerja partai. Mereka lebih senang dengan hal-hal yang mudah dicerna, dapat dilihat, dapat dirasakan, dan disentuh langsung. Hal ini membuat partisipasi dalam debat publik, debat kontestan di televisi kurang semarak dibandingkan dengan pengerahan massa, parade, dan konvoi di jalan. Apalagi kalau dalam kampanye ditampilkan ‘goyang dangdut’ artis pujaan. Hal-hal terakhir yang disebutkan lebih mudah dilihat dan dirasakan langsung karena bersifat material.
Sehingga, tidaklah mengherankan jika dunia politik di Indonesia sepi dengan hal-hal yang bersifat ideologis. Padahal dari sinilah semuanya berangkat. Bagaimana partai politik membangun visi dan misi, strategi jangka Panjang, program kerja, atribut calon yang akan diusung, semuanya terkait dengan ideologi partai. Tidak adanya niat dan tekanan publik akan pentingnya ideologi ini juga akan menyulitkan pemilih dalam memberikan posisi bagi masing-masing partai politik. Karena pada akhirnya, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal program kerja antara satu partai dengan partai lainnya.
Gejala macam inilah yang terlihat nyata dalam kehidupan partai politik di negeri kita. Marilah kita mencoba membedakan antara Golkar dengan PDIP atau Partai Demokrat. Bahkan coba sebutkan beda antara PKS dengan Golkar, padahal yang satu tergolong sebagai partai berbasis agama, sedangkan yang lain mengklaim dirinya sebagai partai nasionalis. Terlihat, partai seakan-akan hanyalah komoditi dan sebatas kendaraan politik yang bisa dibuat untuk dijual tanpa perlu pikir panjang. Yang penting ada peluang untuk berkuasa. (Bahan Referensi : Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi politik di Era Demokrasi).
(*)
Comment